JAKARTA – Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) bersatu Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan MoU bertajuk Penyelenggaraan juga Pengelolaan Kelapa Bulat di Upaya Perkuatan Ketahanan Pasokan Kelapa Dalam Negeri dan juga Keberlangsungan Keseimbangan Petani Kelapa diadakan di area Menara Kadin Indonesia , Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.
“Kita tentu ingin kelapa mampu naik kelas. Sehingga kekayaan kelapa yang digunakan dimiliki Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk sebesar kemajuan bangsa juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian negara. Dengan kelapa diolah di area di negeri menjadi berbagai barang turunan kelapa, maka akan mempunyai nilai tambah, sekaligus mengakomodasi tenaga kerja, menumbuh kembangkan perekonomian lokal, dan juga meningkatkan pemasukan negara,” kata Wakil Ketua Umum I HIPKI Jeffrey Koes Wonsono pada siaran pers, Selasa (18/3/2025).
MoU antara HIPKI lalu APKI dilatarbelakangi kondisi darurat kelapa Indonesia selama lebih tinggi dari 6 bulan terakhir. Dua tahun terakhir (2023-2024) Indonesia mengalami fenomena El Nino, yang digunakan berdampak pada musim panas berkepanjangan. Akibatnya jumlah keseluruhan hasil panen kelapa turun atau yang tersebut dikenal dengan istilah “ngetrek pohon”.
Di sisi lain permintaan akan kelapa bulat dunia semakin meningkat. Negara tetangga (Malaysia, Thailand, China, serta Vietnam) membeli dan juga memborong kelapa bulat dari Indonesia, sebagai satu-satunya negara produsen kelapa yang mana belum memiliki regulasi larangan ekspor kelapa bulat. Hal ini memicu kenaikan tarif kelapa bulat juga juga kelangkaan kelapa di area Indonesia.
Sejak awal tahun ini semakin berbagai media di area berbagai wilayah yang memberitakan kenaikan harga jual kelapa bulat lalu juga santan. Khususnya pada waktu Ramadan sekarang lalu mendekati Lebaran jumlah agregat pemberitaan terkait kenaikkan tarif serta kelangkaan kelapa yang dimaksud semakin masif. Kondisi ini membebani ibu rumah tangga, pelaku UMKM, entrepreneur katering lalu restoran yang dimaksud menggunakan komponen dasar kelapa.
Dampak lainnya, sejumlah sektor kelapa pada Indonesia yang digunakan tidaklah mampu berproduksi sesuai kapasitas, dikarenakan tidak ada adanya unsur baku kelapa. Bahkan telah sejumlah sektor kelapa Indonesia yang melakukan PHK tenaga kerja juga stop produksi.
Namun, faktanya kenaikan biaya kelapa yang dimaksud tidak ada dinikmati oleh petani kelapa. Kenaikan biaya hanya saja dinikmati eksportir yang dimaksud memasarkan kelapa tanpa izin kemudian tanpa memberikan partisipasi yang digunakan adil bagi bangsa Indonesia.
Pada 24 Februari 2025, HIPKI dan juga APKI bersatu dengan beberapa asosiasi di tempat bidang lapangan usaha pengolahan kelapa serta asosiasi petani kelapa pada Indonesia telah lama mengadakan rapat khusus dengan Kementerian Sekretariat Negara. Ini adalah sebagai bentuk keprihatinan akan dampak perekonomian yang ditimbulkan dari kondisi darurat yang dimaksud di dalam atas.
Sebelumnya, asosiasi bidang kemudian petani kelapa pada Indonesia juga sudah pernah melakukan konferensi dengan berbagai Kementerian mengkaji kondisi darurat kelapa tersebut. Baik dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, juga Kementerian Penanaman Modal lalu Hilirisasi.
Salah satu hasil diskusi dan juga audiensi di dalam atas, Menteri Industri pada 24 Februari 2025 sudah mengirimkan surat terhadap Menko Perekonomian lalu Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi terkait mitigasi kelangkaan substansi baku kelapa. Selanjutnya pada 10 Maret 2025 dijalankan rapat koordinasi Sekretariat Komisi Pengarah BPDP menindaklanjuti Surat Menteri Industri untuk Menko Perekonomian RI untuk mengeksplorasi pungutan ekspor komoditi kelapa serta kakao. Ini adalah semua tentu merupakan upaya sama-sama untuk mengatasi kelangkaan kelapa sekaligus mempercepat acara pengembangan lebih lanjut kelapa di dalam Indonesia.
