Siapa Ebrahim Rasool? Duta Besar Muslim Afrika Selatan yang mana Diusir Amerika Serikat sebab Membenci Trump lalu Anti-Israel
WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Marco Rubio mengungkapkan duta besar Afrika Selatan untuk Washington, Ebrahim Rasool, “tidak lagi diterima” di area Amerika Serikat.
Rubio, pada sebuah posting ke X, juga menuduh diplomat Ebrahim Rasool sebagai “politisi yang tersebut menghasut tentang ras” yang membenci Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump.
Dalam postingannya, Rubio menautkan ke sebuah artikel dari media konservatif Amerika Serikat Breitbart, yang tersebut mengomentari pernyataan Rasool pada hari hari terakhir pekan selama webinar lembaga pemikir Afrika Selatan.
Menurut Breitbart, Rasool mengungkapkan bahwa supremasi lapisan kulit putih memotivasi “rasa tidaklah hormat” Trump terhadap “tatanan hegemonik ketika ini” di tempat dunia.
Siapa Ebrahim Rasool? Duta Besar Muslim Afrika Selatan yang Diusir Negeri Paman Sam oleh sebab itu Membenci Trump kemudian Anti-Israel
1. Afrika Selatan Kecewa dengan Pengusiran Rasool
Melansir DW, Kepresidenan Afrika Selatan mengumumkan langkah untuk mengusir Rasool sebagai langkah yang dimaksud “disesalkan” juga mendesak semua pemangku kepentingan untuk menjaga kesopanan diplomatik.
“Kepresidenan mendesak semua pemangku kepentingan yang dimaksud relevan dan juga terdampak untuk menjaga kesopanan diplomatik yang telah terjadi ditetapkan pada keterlibatan merekan dengan permasalahan ini,” katanya pada sebuah pernyataan di area media sosial, seraya menambahkan bahwa negara itu tetap saja berazam pada hubungannya dengan Amerika.
2. Diplomat Berpengalaman yang digunakan Anti-Israel
Rasool adalah diplomat veteran yang tersebut sebelumnya menjabat sebagai duta besar negaranya untuk Amerika Serikat dari tahun 2010 hingga 2015 selama pemerintahan Obama.
Kembalinya Rasool ke Washington pada bulan Januari sudah ada menjadi kontroversi akibat advokasinya yang dimaksud anti-Israel.
Baca Juga: Proposal Mesir untuk Kawasan Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab
3. Selalu Membela Rakyat Palestina
Seorang Muslim, Rasool telah lama menjadi kritikus vokal Israel, menyampaikan perlakuannya terhadap warga Palestina dalam Kawasan Gaza sebagai “genosida” kemudian menuduhnya melakukan apartheid. Dia adalah pendukung terkemuka untuk tindakan hukum Afrika Selatan terhadap negeri Israel dalam Mahkamah Internasional.
Sebelum unggahan Rubio dalam X, situs berita Semafor Africa telah lama melaporkan bahwa Rasool “berjuang untuk mengamankan pertemuan penting di area Washington” dengan para pejabat di area Departemen Luar Negeri lalu tokoh-tokoh penting Partai Republik.
4. Pernah Jadi Korban Sistem Apartheid di tempat Afrika Selatan
Sebagai korban sistem apartheid Afrika Selatan, Rasool menjadi juru kampanye anti-apartheid yang mana aktif, menjalani hukuman pada penjara lalu mengidentifikasi dirinya sebagai kawan presiden pertama pasca-apartheid negara itu, Nelson Mandela.
Dia kemudian menjadi politisi pada partai kebijakan pemerintah Kongres Nasional Afrika milik Mandela.
5. Memicu Ketegangan Negeri Paman Sam dan juga Afrika Selatan
Apa kesulitan pemerintahan Trump dengan Afrika Selatan? Pengusiran duta besar, sebuah langkah yang dimaksud sangat tidak ada biasa oleh Amerika Serikat, adalah perkembangan terbaru di meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump lalu Afrika Selatan.
Pada bulan Februari, Trump membekukan bantuan Amerika Serikat ke Afrika Selatan dengan mengutip sebuah undang-undang dalam negara itu yang menurutnya memungkinkan tanah dirampas dari petani epidermis putih. Presiden Amerika Serikat menuduh Afrika Selatan berusaha mencapai petani lapisan kulit putih minoritas dengan undang-undang baru yang dimaksud memungkinkan pemerintah untuk merampas tanah pribadi.
Miliarder kelahiran Afrika Selatan Elon Musk, salah satu pendukung terbesar Trump, secara terbuka menuduh pemerintah Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa miliki “undang-undang kepemilikan rasis.”
Pemerintah Afrika Selatan telah lama membantah undang-undang barunya terkait dengan ras lalu mengungkapkan klaim Trump penuh dengan misinformasi serta distorsi yang dimaksud disebarkan oleh kaum nasionalis dermis putih.
Hampir semua negara di tempat seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, mempunyai undang-undang perampasan sejenis yang mana memungkinkan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk keinginan publik, termasuk jalan, sekolah, dan juga infrastruktur rakyat lainnya.
