JAKARTA – Dr. Endang Tirtana, M.Si.
Peneliti senior di tempat Maarif Institute
GEBRAKAN pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pemerintahan salah satunya mewujudkan efisiensi anggaran. Pada 22 Januari 2025 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang tersebut memerintahkan semua kementerian/lembaga lalu pemerintah wilayah untuk memangkas anggaran dengan target fantastis, mencapai Rp306 triliun atau sekitar 8% dari total APBN 2025.
Dalam beleid tersebut, instansi pemerintah pusat diharuskan mengidentifikasi pos-pos belanja yang dimaksud perlu diefisienkan, menyasar antara lain belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan juga pengadaan peralatan serta mesin. Khusus untuk belanja pegawai dan juga bantuan sosial dikecualikan dari langkah efisiensi anggaran.
Sementara itu, pemerintah tempat harus membatasi belanja kegiatan seremonial, publikasi, lalu kegiatan seperti kajian, studi banding, seminar, lalu focus group discussion. Selain itu mengempiskan perjalanan dinas hingga 50%, jumlah total serta honorarium tim, serta belanja yang bersifat pendukung atau tidaklah miliki output yang terukur, juga selektif pada memberikan hibah langsung.
Tekad Prabowo Membenahi Kebocoran Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran bukanlah dilaksanakan secara ujug-ujug. Sejak awal ketika dilantik sebagai presiden, Prabowo menyinggung perihal banyaknya kebocoran anggaran sebagai salah satu permasalahan utama yang mana membayangi Indonesia. Di sisi lain, sebagian rakyat masih hidup di dalam bawah garis kemiskinan, anak-anak berangkat sekolah tanpa sarapan, lalu sekolah-sekolah yang digunakan tidaklah terurus.
Hal yang dimaksud diulang kembali pada sidang kabinet paripurna yang digunakan pertama, dengan menekankan pentingnya efisiensi di pemakaian anggaran negara. Prabowo meminta-minta para menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN lalu menurunkan kegiatan-kegiatan seremonial atau studi banding ke luar negeri. Semua diminta fokus pada penyelenggaraan ekonomi lalu kesejahteraan rakyat.
Arahan yang mana sebanding disampaikan untuk ribuan kepala tempat kemudian pimpinan instansi vertikal pada rapat koordinasi (rakornas) pusat-daerah. Dari laporan Badan Pengawas Keuangan juga Pembangunan (BPKP) terungkap total belanja Pemda yang digunakan tidaklah efisien mencapai Rp141,33 triliun pada 2023. Prabowo menyayangkan hilangnya prospek negara yang digunakan besar akibat inefisiensi tersebut.
Meskipun tersisa kurang dari dua bulan lagi menuju akhir tahun, arahan Prabowo segera diturunkan pada bentuk surat edaran dari Menteri Keuangan agar kementerian kemudian lembaga memangkas belanja perjalanan dinas minimal 50% dari sisa pagu tahun anggaran 2024. Prabowo juga terus mengupayakan Sri Mulyani untuk menelusuri item-item belanja non-prioritas yang digunakan sanggup diefisienkan.
Prabowo lalu membentuk Badan Pengendalian Pembangunan serta Investigasi Khusus (BPPIK) yang tersebut bertugas meningkatkan pengawasan pembangunan dan juga ketepatan pemakaian anggaran. BPPIK menemukan pemborosan terdiri dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, konsultan, lalu studi kelayakan, jikalau dihemat bisa jadi disalurkan untuk inisiatif yang berdampak segera pada rakyat.
Dari Rp256,1 triliun anggaran kementerian juga lembaga yang tersebut dipangkas lewat Inpres, Sri Mulyani merinci 16 item belanja pada mana belanja alat tulis kantor (ATK) menjadi paling besar terkena efisiensi, mencapai 90% dari anggaran awal. Sebelumnya diketahui total belanja ATK cuma dari seluruh kementerian dan juga lembaga nilainya menembus Rp44,4 triliun.
Ihwal kebocoran anggaran, Bappenas mengakui angkanya lebih lanjut dari 30% lalu sudah ada berlangsung selama 30 tahun. Ayahanda Prabowo yang digunakan juga begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo pernah menghitung tingkat kebocoran anggaran pembangunan di area Indonesia pada 1993 mencapai 30%, dengan mengamati tingginya besaran incremental capital output ratio (ICOR).
