Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan lalu independensi, di dalam berada dalam laporan bahwa bantuan ke Jalur Daerah Gaza akan didistribusikan militer tanah Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil reuni kabinet keamanan negara Israel yang digunakan akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer tanah Israel lalu Negeri Paman Sam dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tidaklah hadir di perjumpaan yang disebutkan lalu tiada dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidak ada mampu berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang bisa jadi saya ungkapkan adalah, baik di Daerah Gaza maupun tempat lain di dalam dunia, operasi kemanusiaan PBB hanya sekali akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, lalu independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan kegelisahan tentang krisis kemanusiaan yang digunakan semakin di dalam Gaza, dalam mana keadaan hidup terus menjadi lebih buruk serta nomor malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, juga malnutrisi memburuk dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang tersebut menemukan lebih lanjut dari 80 perkara malnutrisi akut di antara 1.300 anak-anak di Wilayah Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke sarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF dalam Rafah masih “sangat terbatas” oleh sebab itu blokade bantuan tanah Israel yang dimaksud terus berlanjut juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk menegaskan pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun penduduk membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, lalu independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang digunakan mempunyai pengaruh untuk melakukan apa pun yang merek sanggup untuk menggalakkan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah lama menyembunyikan perlintasan ke Kawasan Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang disebutkan meskipun terdapat laporan berulang tentang kelaparan di wilayah yang dimaksud hancur akibat pertempuran itu.
Israel melanjutkan serangan ke Kawasan Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata juga pertukaran tahanan yang mana dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negara Israel sudah membunuh lebih besar dari 51.300 warga Palestina ke Gaza, sebagian besar dari mereka adalah perempuan serta anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negara Israel Benjamin Netanyahu kemudian mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, melawan kejahatan konflik lalu kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional berhadapan dengan pertempuran yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
