Ibukota – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Inisiatif Stabilisasi Pasokan kemudian Harga Pangan (SPHP) akan lebih tinggi fokus pada wilayah yang biaya beras mediumnya tambahan tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Lingkup Ketersediaan kemudian Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengutarakan pada wilayah yang disebut "merah" atau miliki biaya membesar dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kepulauan Maluku dan juga Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini tidak ukuran yang digunakan disalurkan, tapi efektivitas di penurunan tarif ke wilayah yang tersebut disalurkan," ujar Ketut di Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan mampu dikerjakan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di dalam Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan harga jual beras ke tempat yang dianggap selalu tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan total yang tersebut sebanding rata pada tiap daerah, tidaklah lagi bisa jadi diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini belaka (volume beras yang digunakan sama), tapi bukan ada penurunan harga. Hal ini berubah menjadi koreksi kami, evaluasi kami dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang mana jual beras Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan (SPHP) pada menghadapi nilai tukar eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya bermetamorfosis menjadi wajib. Wajib lalu apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, biaya beras yang tersebut diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan harga jual beras. Oleh karenanya, ia menekankan tiada boleh ada permainan nilai tukar pada tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
