JAKARTA – Kamar Dagang kemudian Industri (Kadin) Indonesia resmi mengukuhkan jajaran pengurus untuk masa bakti 2024-2029 hari ini, Hari Jumat (14/3/2025) yang tersebut dipimpin dengan segera Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie.
Pengukuhan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia No.14/DP/3/2025 tentang Pengesahan serta Pengukuhan Tempat Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, serta Dewan Pengurus Kadin 2024-2029 yang dimaksud sudah pernah diterbitkan.
“Pada hari ini, hari terakhir pekan 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang lalu Industri Indonesia akan mengukuhkan pengurus masa bakti 2024-2029. Apakah saudara-saudari bersedia dikukuhkan menjadi pengurus Kadin masa bakti 2024-2029?” ujar Anindya pada waktu membacakan naskah pengukuhan.
“Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus sah untuk menjalankan tugas yang dimaksud dibebankan pada saudara-saudara, saya terima kasih pada Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Arsjad Rasjid,” lanjutnya.
Dari pengukuhan ini, tempat Dewan Kehormatan Kadin Indonesia dipimpin oleh Rosan P. Roeslani dengan kursi anggota diisi oleh nama-nama besar seperti Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, serta Suryo Bambang Sulistio.
Kemudian Dewan Penasihat Kadin Indonesia diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo bersatu dengan tiga delegasi ketua yaitu Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga Wishnu Wardhana. Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) lalu Otto Toto Sugiri juga masuk pada dalamnya sebagai anggota.
Sementara itu Dewan Usaha Kadin Indonesia dipimpin oleh Chairul Tanjung. Sedangkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Anindya mengumumkan pengukuhan pengurus dengan jumlah total yang digunakan besar diperlukan mengingat Kadin sendiri menaungi seluruh dunia usaha, mulai dari swasta, UMKM, kooperasi, sampai BUMN. Di sisi lain Kadin juga merupakan mitra strategis pemerintah.
“Ini kita lihat bahwa memang sebenarnya Kadin ini adalah kapal besar, naungan dunia usaha. Tadi saya tekankan bahwa kita mesti kerja, kerja, kerja sebab kita memang sebenarnya didasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1987 merupakan mitra strategis pemerintah,” kata Anindya.
Sebab itu, pemerintah butuh hubungan yang digunakan penuh untuk menjamin bahwa pertumbuhan tercapai, kemiskinan tereleminasi. “Jadi ini jumlah agregat pengurus tambahan sejumlah akibat kita kita ingin mengkonsolidasi seluruh dunia bidang usaha kemudian menyelaraskan dengan kementerian-kementerian. Yang penting adalah kita mesti meyakinkan hasilnya itu produktif lalu baik,” pungkasnya.
