JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang tersebut sudah disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang dimaksud baru disahkan menyebabkan banyak pertanyaan. Apakah benar-benar menghadirkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI juga kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang dimaksud kuat, profesional, lalu fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan lalu kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang mana sanggup mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya di tempat X dikutip, Akhir Pekan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang dimaksud menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, umum sulit mengakses draf akhir RUU TNI serta minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana melakukan konfirmasi hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen publik harus menjamin ada rambu-rambu hukum yang digunakan jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana melakukan konfirmasi bahwa inovasi ini bukan akan menghadirkan dampak di dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan kesulitan di tempat internal TNI? Salah satu tantangan besar di dalam TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran akibat prestasi, bukanlah lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang dimaksud makin profesional, kuat, serta dihormati, baik di tempat pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang dimaksud profesional serta berpihak pada rakyat. Maka justru sebab itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan konflik masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meskipun tak setuju dengan kebijakan pemerintah, selalu mengupayakan kewenangan pemerintah yang tersebut sah dan juga berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
