PARIS – Pasukan militer Prancis yang mana telah lama berada di tempat Pantai Gading selama beberapa dekade akan segera pergi, kata pejabat Pantai Gading, yang tersebut menandakan kegagalan diplomatik lebih banyak lanjut bagi Prancis di tempat sedang kebencian lokal yang tersebut sudah pernah menyebabkan sekutu di dalam Afrika Barat dan juga Tengah memutuskan hubungan dengan Paris.
Pengumuman Presiden Alassane Ouattara pada hari Selasa menempatkan Pantai Gading pada daftar negara-negara Afrika yang mana memutuskan hubungan militer dengan bekas negara kolonial yang digunakan pernah sangat berpengaruh itu, sebab beberapa mantan sekutu Prancis juga mengajukan permohonan bantuan tentara bayaran Rusia untuk memerangi segerombolan kelompok bersenjata di dalam wilayah tersebut.
Dalam beberapa hari pada bulan November, Chad lalu Senegal mengusir pasukan Prancis, bergabung dengan beberapa negara Sahel yang digunakan sebelumnya telah terjadi melakukan hal yang sama, mulai tahun 2021.
Gelombang penolakan sudah pernah memaksa Prancis untuk merancang strategi militer baru untuk benua itu yang digunakan menurut para pejabat akan sejalan dengan “kebutuhan” negara-negara mitra. Penempatan sementara, alih-alih peluncuran militer permanen, serta lebih besar berbagai fokus pada pelatihan pasukan lokal, adalah beberapa layanan dari kebijakan baru tersebut.
Tren Frexit di dalam Afrika, Mengapa Pantai Gading Mengusir Pasukan Prancis?
1. Mengefektifkan Tentara Pantai Gading
Dalam pidato akhir tahun 2024 untuk negara yang dimaksud pada 31 Desember, Presiden Ouattara menyatakan pemerintah Pantai Gading telah dilakukan memutuskan untuk mengusir pasukan Prancis sebab tentara Pantai Gading “sekarang efektif”. Presiden tiada memberikan alasan lain.
“Kita mampu bangga dengan tentara kita, yang digunakan modernisasinya saat ini efektif. Dalam konteks inilah kita telah lama memutuskan pencabutan pasukan Prancis secara terpadu dan juga terorganisasi,” kata Ouattara, dilansir Al Jazeera.
Batalion Infantri Marinir ke-43 (BIMA), pangkalan tentara Prancis yang dimaksud terletak di dalam Port-Bouet di dalam ibu kota ekonomi, Abidjan, akan “diserahkan” untuk militer Pantai Gading mulai Januari 2025, tambahnya.
Tentara Prancis sudah pernah membantu tentara Pantai Gading pada memerangi kelompok bersenjata yang digunakan beroperasi di tempat Sahel juga memperluas operasinya ke negara-negara di area sepanjang Teluk Guinea, termasuk Pantai Gading serta Ghana. Prancis juga beroperasi sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa selama pertempuran saudara yang digunakan berlangsung lama pada negara itu dari tahun 2002 hingga 2011.
Pengumuman Ouattara pada hari Selasa tiada terduga. Presiden yang dimaksud dipandang oleh berbagai orang sebagai salah satu pemimpin Afrika yang paling dekat dengan Prancis. Di negara yang tersebut sedang dilanda kemarahan terhadap Prancis, persepsi itu sudah mengakibatkan kebencian mendalam terhadap pemerintah. Pada bulan Agustus, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjamu Ouattara pada jamuan makan waktu malam pribadi di dalam Elysee.
Para analis mengungkapkan kebijakan Ouattara untuk memutus hubungan militer juga mampu jadi politis, akibat warga Pantai Gading bersiap untuk pemilihan umum yang digunakan dijadwalkan pada bulan Oktober.
Ouattara, yang tersebut sudah pernah berkuasa sejak 2010, belum mengungkapkan apakah ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat di pemilihan umum. Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020 setelahnya kematian mendadak penggantinya lalu perdana menteri, Amadou Gon Coulibaly, memicu kemarahan yang dimaksud meluas di tempat kubu oposisi.
