Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang tersebut sekarang ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tambahan tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih tinggi tinggi. Ketika saya melihat, di mana spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang dimaksud ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri lalu Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau bursa baru yang digunakan dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih banyak untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata di dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat sebagian pangsa yang mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga bidang kapal yacht yang digunakan sedang mengalami perkembangan di dalam kawasan Asia.
“Ini yang kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang tersebut fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Nusantara atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang digunakan bisa jadi kita dapatkan market baru, di dalam luar market-market yang mana ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, lalu beliau dapat spending lebih besar banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang dimaksud berhubungan dengan pariwisata pada bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengakses puasa sampai malam, menginap kita di sana. Ada yang tersebut nginap di hotel, ada yang digunakan dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model produk-produk atau infrastruktur apa sekadar yang dimaksud harus disusun dan juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai perbuatan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang tersebut ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang mana diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
