Eko Ernada
Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember
KETIKA para pemimpin Arab berkumpul dalam Kairo pada 4 Maret lalu, sorotan dunia tertuju pada mereka. Di balik ruangan megah yang menyimpan sejarah peradaban, tersirat harapan kemudian kegamangan. KTT Turnamen Arab kali ini tidak sekadar program diplomasi rutin, tetapi sebuah panggilan nurani di area sedang puing-puing Wilayah Gaza yang mana terus merintih. Di setiap jabat tangan lalu senyum protokoler, ada tuntutan moral yang digunakan menggelayuti: bagaimana dunia Arab menyikapi luka yang mana terus menganga dalam Palestina?
Dari pertemuan ini, lahirlah sederet komitmen yang, di dalam menghadapi kertas, tampak menjanjikan: rencana rekonstruksi Wilayah Gaza tanpa pemindahan paksa, penolakan terhadap proyek Amerika Serikat yang digunakan hendak mengubah Wilayah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah,” dan juga janji pendanaan dari negara-negara Teluk. Namun, janji-janji ini menghadapi ujian di tempat medan realitas. Sejarah menunjukkan bahwa tindakan yang tersebut dihasilkan dalam meja perundingan rutin kali berakhir di kebuntuan eksekusi, terhambat oleh kepentingan urusan politik lalu diplomasi yang saling bertabrakan.
Dilema Solidaritas dan juga Geopolitik
Sejarah mengajarkan bahwa dunia Arab banyak tersandera oleh kepentingan yang digunakan saling berkelindan. Ada yang tersebut mengusung retorika solidaritas, tetapi dalam balik layar menjalin diplomasi senyap dengan Washington kemudian Tel Aviv. Ada yang dimaksud lantang membela Palestina , tetapi ragu melawan arus kepentingan dunia usaha dan juga geopolitik. Pertanyaannya tetap saja menggantung: apakah ini sekadar retorika yang menenangkan kegelisahan publik, atau benar-benar upaya nyata yang digunakan akan mengubah nasib Gaza?
Beberapa negara Arab, seperti Yordania kemudian Aljazair, masih mempertahankan sikap tegas pada mengupayakan Palestina. Namun, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi lalu Uni Emirat Arab miliki kepentingan ekonomi yang semakin pada dengan Barat juga Israel. Dalam situasi seperti ini, solidaritas terhadap Palestina kerap kali menjadi alat tawar-menawar politik. Bahkan, Arab Saudi yang mana sebelumnya dikenal sebagai pendukung utama perjuangan Palestina, pada masa kini cenderung mengambil pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan dampak normalisasi hubungan dengan negara Israel terhadap stabilitas regional.
Di tingkat global, peran Amerika Serikat menjadi variabel kunci. Steven A. Cook, pada bukunya The End of Ambition: America’s Past, Present, and Future in the Middle East, menyoroti bagaimana kebijakan Amerika Serikat di area Timur Tengah kerap kali dipengaruhi ambisi yang digunakan tidak ada sejalan dengan realitas kebijakan pemerintah kawasan. Di era Trump, kebijakan pragmatis-transaksional Amerika Serikat lebih banyak fokus pada kepentingan jangka pendek ketimbang stabilitas jangka panjang. Trump melanjutkan kebijakan pro-Israel dengan menguatkan hubungan dengan pemerintahan Netanyahu dan juga mempercepat implementasi Abraham Accords. Support Negeri Paman Sam terhadap pemukiman ilegal di dalam Tepi Barat dan juga sikapnya terhadap Daerah Gaza memberi tekanan bagi negara-negara Arab untuk menyesuaikan diri dengan strategi Washington.
Fragmentasi kemudian Ketidakefektifan Kompetisi Arab
Fragmentasi internal yang tersebut terus berlangsung menjadi tantangan utama bagi Kejuaraan Arab dan juga semakin menghambat efektivitas diplomasi regional. Perpecahan antara negara-negara Teluk, sikap ambivalen Mesir terhadap konflik Gaza, juga kepentingan strategis Turki serta Iran yang dimaksud kerap berbenturan dengan negara-negara Arab lainnya menjadikan langkah kolektif sangat sulit. Tanpa kesatuan visi juga aksi, pernyataan sama-sama yang digunakan dihasilkan dari KTT cuma menjadi dokumen tanpa dampak nyata.
Kegagalan Kompetisi Arab pada merespons krisis regional—seperti konflik saudara Suriah, intervensi di dalam Yaman, juga normalisasi dengan Israel—menunjukkan betapa besar dampak dari fragmentasi ini. Dalam isu Palestina, misalnya, perbedaan sikap terhadap tanah Israel semakin mengurangi kekuatan sikap tawar Palestina. Rashid Khalidi di The Hundred Years’ War on Palestine menunjukkan bagaimana negara-negara Arab lebih tinggi fokus pada rencana domestik daripada membela Palestina secara kolektif.
Sejarah mencatatkan bagaimana fragmentasi internal Kompetisi Arab menghambat respons terhadap agresi negeri Israel ke Lebanon pada 1982. Ketika negara Israel melancarkan invasi untuk menumpas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tidak ada ada respons militer atau diplomatik yang dimaksud solid dari Kompetisi Arab. Fragmentasi mirip juga terjadi pada menangani konflik Kawasan Gaza ketika ini, di dalam mana perbedaan kepentingan antarnegara anggota menghambat tindakan yang tersebut lebih lanjut konkret.
Selain itu, peran Iran pada menyokong kelompok-kelompok seperti organisasi Hamas juga Hizbullah menjadi salah satu faktor utama yang mana memperburuk fragmentasi ini. Negara-negara Teluk yang mana pro-Barat dan juga negara-negara yang mana lebih lanjut terbuka terhadap pengaruh Iran, seperti Suriah lalu Lebanon, miliki sikap yang tersebut berbeda terhadap Tehran. Ketegangan ini semakin memperburuk kebijakan luar negeri negara-negara Arab secara keseluruhan, menimbulkan mereka kesulitan untuk mengembangkan kebijakan kolektif yang efektif.
Dinamika internal Kejuaraan Arab juga mencerminkan ketidakefektifan diplomasi regional akibat kurangnya kesatuan strategis. Shibley Telhami pada The Stakes: America in the Middle East menegaskan bahwa negara-negara Arab rutin kali tersandera oleh dinamika geopolitik global, yang dimaksud semakin memperburuk fragmentasi. Ketidaksepakatan antarnegara Arab kerap dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat serta Rusia untuk meningkatkan kekuatan kedudukan geopolitik mereka, semakin memperumit krisis dalam Timur Tengah.
Jalan ke Depan: Retorika atau Tindakan Nyata?
Liga Arab menghadapi dilema besar. Di satu sisi, dia harus membuktikan bahwa konferensi ini tidak sekadar ritual diplomasi tahunan. Di sisi lain, dia harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa dukungan nyata dari kekuatan global, rekonstruksi Daerah Gaza akan masih menjadi janji yang tersebut tak terwujud.
