JAKARTA – Penyusunan Pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( IKA PMII ) periode 2025-2030 rampung melalui rapat formatur pascamunas VII. PB IKA PMII Periode 2025-2030 menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu kebangsaan sebagai jadwal utama.
Rapat yang disebutkan dihadiri oleh perwakilan lintas wilayah dalam Indonesia. Ketua Umum terpilih IKA PMII Fathan Subchi mengungkapkan bahwa susunan kepengurusan ini dirancang untuk menguatkan solidaritas antarwilayah sekaligus meningkatkan partisipasi nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin IKA PMII menjadi wadah yang tersebut tidaklah hanya sekali mengayomi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah di menyelesaikan kesulitan kebangsaan,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).
Dia pun menekankan pentingnya transparansi administrasi. “Pascalebaran, kami akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru hasil rapat formatur ini ke Kementerian Hukum serta mengagendakan orientasi keorganisasian secara nasional,” kata Fathan.
Sementara itu, salah satu formatur yang digunakan mewakili wilayah Sulawesi Mulyadi Prayitno menjelaskan bahwa penyusunan kepengurusan ini membutuhkan keseimbangan antara senioritas, kapasitas akademik, lalu representasi kewilayahan.”Misalnya, saya diamanahi sebagai pengurus lantaran pengalaman saya pada penguatan UMKM, sementara Mumin Refra dari Indonesia Timur menghadirkan perspektif pengerjaan wilayah tertinggal,” imbuhnya.
Mulyadi mengatakan, tantangan terbesar di proses ini adalah menyatukan visi dari berbagai latar belakang. Akan tetapi, semangat kebersamaan berhasil mengalahkan ego sektoral. “Sumbangsih pemikiran kemudian pergerakan sosial seluruh alumni, wajib dijadikan arus utama di gerak Langkah IKAPMII menjadi problem solver dari kesulitan kebangsaan lalu kenegaraan yang mana sedang melanda Indonesia,” jelasnya.
Fathan menegaskan bahwa rencana utama kepengurusan baru adalah mengoptimalkan peran alumni pada pergerakan sosial lalu pemikiran strategis. Beberapa inisiatif prioritas mencakup advokasi pemeliharaan pekerja migran, penguatan ketahanan pangan, juga pemberdayaan institusi belajar di tempat wilayah terpencil.
“Kami tidak ada ingin energi terkuras pada isu internal. Sebaliknya, kami fokus pada sumbangan nyata, seperti menggerakkan pemberdayaan alumni atau bersinergi dengan berbagai institusi,” kata Fathan.
Adapun susunan kepengurusan yang digunakan dihasilkan mencakup pimpinan harian, 13 departemen, dan juga 6 lembaga strategis, termasuk Lembaga Kajian Strategis, Lembaga Bantuan Hukum, juga Departemen Hukum lalu Hak Asasi Manusia. Di jajaran pimpinan harian, terdapat Nusron Wahid serta Asrorun Niám Sholeh sebagai Wakil Ketua Umum, Muhamad Nur Purnamasidi sebagai Sekretaris Jenderal, juga Arif Rahman sebagai Bendahara Umum.
Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) serta Dewan Pakar diperkuat oleh tokoh-tokoh ternama seperti Said Aqil Siradj dan juga Andi Jamaro Dulung. “Kami yakin kepengurusan ini bisa jadi menjadi motor penggerak untuk bersinergi dengan otoritas pada mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan dukungan seluruh alumni yang mana tersebar di tempat seluruh Indonesia,” kata Mulyadi Prayitno.
Selanjutnya, Fathan menegaskan adanya harapan besar agar kepengurusan baru dapat menghadirkan dampak positif bagi bangsa. “Semoga langkah ini diridai Allah SWT lalu menjadi jalan menuju Indonesia yang digunakan tambahan adil, sejahtera, lalu bermartabat,” pungkas Fathan.
