MANILA – Satu pesawat yang digunakan menghadirkan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah terjadi meninggalkan Manila, beberapa jam pasca Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah yang digunakan menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melawan “perang melawan narkoba” yang digunakan mematikan.
Pria berusia 79 tahun itu ditahan polisi tak lama pasca kedatangannya di dalam bandara internasional ibu kota dari Hong Kong pada Selasa pagi (11/3/2025).
Presiden pada waktu ini Ferdinand Marcos Jr mengonfirmasi Duterte telah dilakukan meninggalkan wilayah udara Filipina, pada perjalanan menuju Den Haag di area Belanda, tempat ICC berkantor pusat.
Sebelumnya, putrinya Sara, yang mengungkapkan akan menemaninya ke Den Haag, menyatakan ayahnya “dipaksa” dikirim ke sana.
Duterte tiada menyampaikan permintaan maaf melawan tindakan keras antinarkoba yang dimaksud brutal, yang digunakan menyebabkan ribuan orang terbunuh ketika beliau menjadi presiden negara Asia Tenggara yang disebutkan dari tahun 2016 hingga 2022, serta wali kota Davao sebelumnya.
Setelah ditangkap pada hari Selasa, ia mempertanyakan dasar surat perintah tersebut, dengan bertanya, “Kejahatan apa (yang) telah dilakukan saya lakukan?” di video yang digunakan diunggah daring oleh putrinya Veronica Duterte.
“Jika saya melakukan dosa, tuntut saya di area pengadilan Filipina, dengan hakim Filipina, lalu saya akan membiarkan diri saya dipenjara pada negara saya sendiri,” tegas ia di video berikutnya.
Menanggapi penangkapannya, satu petisi dirilis berhadapan dengan namanya di tempat Mahkamah Agung, mendesak merekan tidaklah memenuhi permintaan tersebut.
Dalam petisi tersebut, Duterte mendesak pengadilan untuk menahan diri dari “menegakkan atau membantu menegakkan surat perintah yang tersebut dikeluarkan ICC… dan juga untuk menangguhkan semua bentuk kerja sebanding dengan ICC selama tindakan hukum yang disebutkan masih berlangsung.”
Menurut pernyataan dari juru bicara pengadilan, mantan presiden yang disebutkan juga menyerukan pengumuman bahwa pengunduran diri Filipina dari ICC pada tahun 2019 “secara efektif mengakhiri” yurisdiksinya berhadapan dengan negara dan juga rakyatnya.
